Perspektif

Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Tata Kelola Sumber Daya Alam Untuk Mendorong Pembangunan Daerah di Indonesia

Sistem otonomi daerah merupakan sistem pengelolaan kekuasaan pemerintahan secara terdesentralisasi pada masing-masing daerah otonom. Sistem kelola pemerintahan secara terdesentralisasi merupakan buah pikiran dari Foucault yang menyatakan bahwa kekuasaan tersebar dimana-mana. Indonesia dalam hal pengelolaan kekuasaannya menganut sistem kelola kekuasaan secara desentralisasi atau disebut sebagai otonomi daerah sejak pasca reformasi tahun 1998. Sebelum tahun 1998, pada zaman orde baru, Indonesia menganut sistem kelola kekuasaan secara sentralistik dimana pemerintah pusat memegang penuh seluruh aktivitas pemerintahan mulai tingkat provinsi sampai pada tingkat desa. Sistem otonomi daerah di Indonesia diatur dalam UU 22 tahun 1999.

Sistem otonomi daerah merupakan buah demokrasi yang tumbuh berkembang di Indonesia sejak era reformasi 1998. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan daerah sesuai dengan potensi lokal wilayahnya. Kedudukan pemerintah daerah terutama tingkat II (Kabupaten/Kota) dalam sistem otonomi daerah menjadi sangat penting karena akan berperan sebagai motor dalam pelaksanaan otonomi. Pemerintah daerah yang menguasai daerah yang lebih sempit daripada pemerintah pusat diharapkan sangat memahami kondisi dan permasalahan wilayahnya secara lebih detail. Dengan demikian, pembangunan daerah diharapkan akan berjalan secara masif dan merata sampai pada wilayah-wilayah daerah.

Sistem kelola otonomi daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan pemanfaatan dan pendayagunaan komoditas energi Indonesia. Hal ini terutama terlihat pada peran pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sendiri dan juga menumbuhkan iklim investasi publik yang kondusif di wilayahnya. Pada umumnya, sebagian besar pengelolaan sumber daya energi suatu wilayah di Indonesia tidak dikelola secara langsung oleh pemerintah daerah, melainkan dibuka untuk perusahaan publik yang ingin menanamkan saham investasi pada ladang tersebut. Sebagai contoh adalah pada blok migas Cepu yang sebagian besar dikuasai oleh Exxon Mobil, salah satu kontraktor migas dari Amerika Serikat. Pemerintah Kabupaten Blora dalam hal ini hanya sebagai pihak pengawas kontrak di lapangan, sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat saja dan juga sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan.

Menumbuhkan iklim investasi yang kondusif dan menguntungkan akan mendorong pertumbuhan daerah yang pesat. Ketersediaan sumber daya alam dan energi juga menjadi faktor penting bagi perkembangan pembangunan suatu wilayah otonom. Dengan banyaknya investor yang datang untuk melakukan eksplorasi, baik dalam bidang sumber daya alam maupun pertambangan, tentunya akan menambah pemasukan bagi daerah dan tentunya bagi negara. Bagi daerah yang sedikit memiliki sumber daya alam, atau sumber daya energi, maka pemerintah daerah harus memiliki kreatifitas tinggi untuk bisa membuat program untuk memberdayakan potensi daerah semaksimal mungkin. Pilihan lain, yaitu mendorong adanya iklim investasi dari luar dengan mempromosikan daya tarik daerah dan potensi daerah tersebut. Namun, kondisi Indonesia tidaklah se-ideal demikian itu.

Implementasi pelaksanaan otonomi daerah mulai tahun 1999 hingga 2013 banyak memberikan dampak pada sistem pengelolaan sumber daya energi Indonesia. Pada sektor investasi untuk eksplorasi sumber daya alam, otonomi daerah membuka kran bagi investor untuk melakukan eksplorasi besar-besaran. Investor semakin mudah untuk melalui alur birokrasi perizinan eksplorasi, karena cukup hanya pada pemerintah daerah tingkat II saja, dan tidak perlu sampai ke pemerintah pusat (untuk sektor sumber daya alam kategori tertentu). Proses eksplorasi secara besar-besaran ini pada pelaksanaannya banyak menyebabkan kerugian bagi daerah dan negara. Sebagai contoh adalah dengan adanya penebangan hutan secara liar, tanpa adanya pengawasan dari pihak berwenang, permainan kongkalikong antara pengusaha dan pemerintah daerah yang menyebabkan keuntungan hasil sumber daya alam hanya dinikmati segelintir pihak, pertambangan illegal yang merusak lingkungan, dan masih banyak contoh lainnya.

Pembahasan tata kelola pertambangan nasional dari sisi otonomi daerah, secara konseptual yang dirancang oleh pemerintah saat ini sebenarnya sudah tepat. Pengkategorian pertambangan Indonesia masih menganut UU no. 11 tahun 1967 yang membagi bahan tambang menjadi tiga jenis, yaitu golongan A sebagai bahan strategis misalnya minyak, uranium, plutonium, dimana golongan ini hanya diizinkan untuk dimiliki pemerintah. Berikutnya golongan B, sebagai bahan vital yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak, contohnya emas, perak, besi dan tembaga. Untuk golongan B ini diperbolehkan eksplorasi untuk investor swasta dengan syarat adanya izin pemerintah. Berikutnya adalah golongan C sebagai bahan yang tidak strategis, tidak vital dan tidak dianggap mempengaruhi hajat hidup orang banyak, contohnya garam, pasir, batu kapur, dan asbes. Untuk melakukan eksplorasi pada pertambangan golongan C ini, cukup dibutuhkan perizinan dari pemerintah daerah setempat saja. Golongan ini masih memungkinkan terjadi perubahan pada setiap tahunnya, tergantung kuantitas sumber daya dan tingkat kepentingan konsumsi publik di masa depan.

Pembagian kekuasaan untuk sektor pertambangan sumber daya alam dan energi dengan sistem golongan di atas sebenarnya sudah merepresentasikan kekuasaan negara yang menyeluruh. Artinya, sumber daya alam yang penting, dan berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, dikelola dan dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk keperluan rakyat sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945. Pelimpahan kekuasaan untuk kelola sumber daya alam dan energi yang tidak terlalu berpengaruh pada hajat hidup orang banyak, diserahkan kepada daerah untuk dikembangkan. Namun, sangat disayangkan ternyata implementasi sistem ini masih jauh dari yang diharapkan pada konsepnya.

Otonomi daerah pada sektor pertambangan justru kerap menjadi pintu pembuka agen kapitalisme masuk dengan mudahnya menembus sistem alur birokrasi yang memang sangat “mudah terbeli” di Indonesia ini. Kondisi ini kemudian yang memaksa pihak negara undur diri dan menyerahkan sumber daya pada pihak swasta. Sebagai contoh adalah pada investasi pengeboran sumur migas Indonesia, meskipun belum ditemukan bukti adanya kongkalikong pemegang kebijakan dengan kontraktor, fakta di lapangan menemukan keganjilan bahwa hampir seluruh sumur migas baru seluruhnya dikelola oleh pihak swasta asing seperti Exxon Mobil, Chevron, Total, CNOOC, dan lainnya. Kontraktor negara, dalam hal ini adalah Pertamina di bawah Kementerian BUMN, serta swasta dalam negeri selalu kalah dalam perebutan tender pengeboran di sumur baru. Sehingga, Pertamina dan pihak swasta dalam negeri hanya mengelola sumur-sumur migas tua yang telah melewati masa peak production. Alasan pihak pengelola kontrak kerjasama terkadang kurang rasional dengan menyebut Pertamina sebagai perusahaan yang belum siap mengelola sumur baru. Padahal, selama ini Pertamina sebagai pengelola sumur tua yang notabene sulit untuk melakukan pengeboran, tetap bisa melakukan produksi, dibandingkan mengelola sumur baru yang tentunya sangat jauh lebih mudah. Jelas, hal ini menyebabkan turunnya pemasukan negara dari sektor migas, dan akan lebih menguntungkan pihak swasta asing sebagai pemegang sumur-sumur baru dengan cadangan lebih banyak.

Kelemahan lain dari sistem otonomi daerah adalah memicu perkembangan daerah yang tidak merata dan semakin lebarnya jurang kesenjangan antar daerah. Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa daerah dengan sumber daya alam melimpah akan mampu menciptakan iklim investasi yang tinggi dan akan mempercepat pertumbuhan daerah tersebut. Namun, realitanya tidak semua daerah mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah, sehingga inilah yang menyebabkan kesenjangan antar daerah. Dalam kondisi yang demikianlah perlunya peran pemerintah pusat atau propinsi untuk memberikan bantuan dan dorongan untuk pemerataan pembangunan daerah. Kategorisasi daerah atas dasar sumber daya perlu dilakukan agar bantuan untuk mendorong pemerataan pembangunan daerah dapat terlaksana tepat sasaran.

Pelaksanaan sistem tata kelola otonomi daerah seharusnya tidak berjalan secara otonom sepenuhnya. Dalam beberapa hal, perlu adanya campur tangan dan kontrol dari pemerintah pusat kepada daerah, terutama terhadap hal-hal terkait sumber daya alam yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, dan juga terkait program untuk kesejahteraan rakyat daerah. Dalam praktik birokrasi pun harus diberikan kontrol dan pengawasan yang ketat dengan tujuan alokasi dana untuk pembangunan bisa dipergunakan sebagaimana tujuannya dan teralokasikan tepat sasaran. Seperti yang diketahui bersama bahwa otonomi daerah juga membuka celah untuk praktik korupsi yang juga semakin terdesentralisasi hingga pemerintahan daerah. Tentunya hal ini harus dicegah, dengan melakukan kontrol dan pengawasan birokrasi yang ketat hingga ke pemerintahan daerah. Dengan demikian, pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, dan akan mendorong kehidupan rakyat yang semakin baik lagi.

Didik Hari Purwanto – Mahasiswa Teknik Fisika UGM 2009.

Referensi :

H. Thabrie Akma, “Undang-Undang dan K3 Pertambangan”, Diklat Perencanaan Tambang Terbuka, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2004.

Michela Haug, “Kemiskinan dan Desentralisasi di Kutai Barat: Dampak Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Dayak Benuaq”, Laporan Penelitian, Center for International Forestry Research, Bogor, 2007.

Toni Jaya, “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Illegal Mining di Kabupaten Ketapang”, Naskah Publikasi Ilmiah, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2012.

Aulia Fabia, “Analisis Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kondisi Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera”, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 2006.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s