Energi

Quo Vadis Migas Indonesia Pasca Pembubaran BP Migas

Rapat Permusyawaratan Hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka Uji Materi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) pada 5-13 November 2012 menghasilkan putusan yang sangat mengejutkan, yaitu dibubarkannya Badan Pengawas (BP) Migas. Mengutip dari surat kabar harian Kompas edisi 14 November 2012, ada 3 alasan pembubaran BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu :

  1. Mahkamah Konstitusi menilai BP Migas yang diatur dalam UU No. 22 tahun 2001 tentang migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus dibubarkan.
  2. MK menilai UU Migas tersebut membuka liberalisasi pengelolaan migas karena sangat dipengaruhi oleh pihak asing. Pola “unbunding” yang memisahkan kegiatan hulu dan hilir ditengarai sebagai upaya pihak asing untuk memecah belah industri migas nasional sehingga mempermudah penguasaan.
  3. Untuk mengisi kekosongan hukum sementara ini kewenangan BP Migas akan dijalankan oleh pemerintah c.q Menteri ESDM / BUMN.

Pelanggaran atas UUD 1945 yang terjadi pada UU Migas merupakan poin penting dalam putusan MK untuk membubarkan BP Migas. Beberapa pasal dalam UU Migas yang bertentangan dengan UUD 1945 dinyatakan oleh Mahfud MD adalah pasal 1 angka 23, pasal 4 ayat (3), pasal 41 ayat (2), pasal 44, pasal 45, pasal 48 ayat (1), pasal 59 huruf a, pasal 61, dan pasal 63. BP Migas sendiri yang merupakan produk UU Migas tersebut pada akhirnya dibubarkan karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat. Selain itu, yang terpenting adalah keberadaan BP Migas yang bertentangan dengan konstitusi pokok Indonesia, yaitu UUD 1945.

BP Migas

Keberadaan BP Migas di Indonesia merupakan representasi negara dalam hal mengatur kebijakan, kontrak dan regulasi atas seluruh aktivitas migas di Indonesia. Pada awalnya, sebelum lahir UU Migas, kuasa memilih kontraktor, penggarapan blok migas, serta menandatangani kontrak bagi hasil ini dilakukan oleh Pertamina. Fungsi yang dijalankan Pertamina (orde baru) dan BP Migas (2002-2012) adalah sebagai wakil negara untuk berhubungan dengan korporasi migas baik nasional maupun asing. Negara tidak tepat ketika memainkan peran hubungan dengan korporasi, dan bergelut di bidang bisnis secara langsung karena pada dasarnya bukan itu tujuan keberadaan negara.

BP Migas melakukan fungsinya setelah disahkannya RUU Migas menjadi menjadi UU No. 2 tahun 2001 tentang Migas untuk memisahkan peran regulator dan operator. Pasca disahkannya RUU Migas ini kemudian terjadi perubahan pada tubuh Pertamina dimana BPPKA dilepas dari Pertamina dan diubah menjadi Direktorat Manajemen Production Sharing (MPS). MPS kemudian berubah menjadi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas pada tahun 2002). Sebagai lembaga pengawas, BP Migas memiliki kuasa penuh atas seluruh aktivitas pertambangan migas di Indonesia. Kuasa ini meliputi kontrak perjanjian awal dengan perusahaan kontraktor, memilih perusahaan yang menerima kontrak kerjasama, serta kuasa kepemilikan infrastruktur pertambangan migas.

BP Migas menerima kontrak kerjasama dengan pihak kontraktor terpilih. Kontraktor inilah yang kemudian melakukan eksplorasi pada sumur-sumur migas di wilayah tertentu sesuai dengan kontrak. Dalam hal ini, BP Migas menerima income besaran kontrak yang diberikan kontraktor untuk eksplorasi. Kemudian, setelah selesai dalam melaksanakan pekerjaan, maka BP Migas membayar cost recovery untuk kontraktor sebagai ganti atau upah kerja dalam pelaksanaan aktivitasnya. Selain itu, BP Migas juga yang memberikan ongkos gaji untuk pihak pekerja yang terlibat dalam aktivitas kontraktor tersebut[1].

Aktivitas Migas di Indonesia

Analogi aktivitas dalam sektor migas di Indonesia adalah seperti seorang yang memiliki pohon rambutan di depan rumah[2]. Pemilik rambutan adalah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh BP Migas yang memiliki sumber daya, sedangkan rambutan adalah migas itu sendiri. Pemilik menghendaki untuk bisa menikmati rambutan tersebut, dan untuk memetiknya memerlukan bantuan orang lain. Orang lain ini yang kemudian disebut sebagai perusahaan kontraktor. Orang lain ini kemudian membantu memetikkan rambutan dengan menggunakan peralatan tertentu. Sebelumnya untuk memperoleh izin memetik rambutan tersebut, orang lain itu harus membayar kontrak izin kepada pemilik. Setelah rambutan berhasil dipetik, pemilik memberikan upah sebagai biaya tinggal, uang lelah, dan akomodasi selama pemetikan rambutan. Ini disebut sebagai cost recovery. Kemudian, rambutan yang telah dipetik, disetor kepada pihak ketiga oleh sang pemilik untuk dikupas kulitnya dan dicuci bersih. Setelah layak konsumsi, maka sang pemilik membeli rambutan tersebut dari pihak ketiga yang bersangkutan untuk dikonsumsi.

Dalam menjalankan aktivitas sektor migas Indonesia, BP Migas sebagai pengawas memiliki posisi yang sentral dan strategis. Sebagaimana analogi di atas, BP Migas sebagai perwajahan negara menawarkan kontrak kepada korporasi kontraktor untuk mengeksplorasi migas Indonesia. BP Migas memilih siapa saja yang menang dalam tender, kemudian pihak kontraktor membayar kontrak kerjasama dengan BP Migas. Sesuai dengan klausul kontrak, pihak kontraktor harus menyerahkan laporan kepada BP Migas, dalam hal pelaksanaan dan biaya yang telah dikeluarkan. Kemudian, setelah laporan ini disetujui, maka BP Migas memberikan uang ganti (cost recovery) kepada pihak kontraktor yang digunakan sebagai ganti rugi, dan juga gaji untuk pekerja migas yang terlibat. Minyak mentah yang telah diperoleh dalam eksplorasi ini dikirim ke perusahaan ketiga bagian refinery dan proses destilasi bertingkat sehingga dihasilkan bentuk minyak yang bisa dimanfaatkan langsung. Biasanya, pihak ketiga yang terlibat ini adalah korporasi dari Singapura, dan yang mengemban tugas melakukan hubungan dengan pihak ketiga ini adalah perusahaan bagian dari Pertamina[3]. Minyak matang hasil proses ini kemudian dibeli lagi oleh negara untuk pasokan migas dalam negeri.

Akibat Pembubaran BP Migas

Pasca pembubaran BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi pada 13 November 2012 kemudian menimbulkan beberapa perubahan pada sektor migas Indonesia. 353 kontrak kerjasama dengan kontraktor migas di Indonesia yang telah dilakukan BP Migas akan ada dibawah pengawasan Menteri ESDM, karena memang pasca pembubaran, seluruh fungsi BP Migas dialihkan kepada Menteri ESDM. Segala kontrak migas tetap berlaku sebagaimana mestinya sesuai Perpres No. 95 tahun 2012, dan Keputusan Menteri No. 3135/K/08/MPF/2012 tentang pengalihan tugas, fungsi, dan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha minyak hulu. Hal ini membantah pernyataan Kepala eks BP Migas R. Priyono  yang menyatakan bahwa seluruh kontrak migas di Indonesia akan menjadi illegal pasca pembubaran BP Migas.

Kebijakan pembubaran BP Migas ini tentunya juga akan berimbas pada nasib para karyawan eks BP Migas. Saat ini, terdapat 500 karyawan eks BP Migas. Pasca pembubaran, para karyawan ini akan mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian ESDM untuk menjamin nasibnya. Ke depan nantinya, para karyawan ini akan diproyeksikan melakukan tugasnya kembali sama seperti di BP Migas lama, namun dalam organisasi bentukan yang baru di bawah Kementerian ESDM[4].

Analisis Kebijakan dan Masa Depan Migas Indonesia

Kebijakan pembubaran BP Migas oleh MK ini merupakan langkah yang cerdas, dan dinilai sangat pro dengan langkah untuk mencapai kedaulatan migas di Indonesia. UU Migas merupakan pintu gerbang bagi liberalisasi migas di Indonesia, dimana korporasi kontraktor asing akan dengan mudah masuk menguasai ladang migas di Indonesia. Hal ini didukung dengan upaya pelemahan Pertamina oleh pasal-pasal dalam UU Migas. Dalam UU Migas, peran Pertamina sebagai perusahaan BUMN Indonesia yang memiliki kekuasaan mengatur kegiatan migas sekaligus sebagai kontraktor migas dihilangkan, sehingga menjadi hanya sebagai kontraktor saja. Dengan demikian, kedudukan Pertamina dengan kontraktor lain adalah sama untuk bisa mengekspolarasi tambang migas. Meskipun dalam UU Migas disebutkan bahwa BP Migas harus memprioritaskan perusahaan dalam negeri yang memegang kontrak migas, namun dalam kenyataannya kontrak migas Indonesia masib sebagian besar dipegang oleh asing. Hal ini tidak lepas dari “permainan” yang ada di dalam tubuh BP Migas dengan korporasi migas asing.

Argumentasi yang dijelaskan BP Migas untuk lebih menerima pihak kontraktor asing dalam kontrak migas di Indonesia terkadang disebutkan karena kontraktor Indonesia masih belum kompeten dalam hal mengurus ladang migas. Kebanyakan, ladang migas yang dikuasai pihak asing adalah ladang baru, sedangkan kontraktor Indonesia berada di eksplorasi ladang sumur tua, yang sudah dieksplorasi sebelumnya. Menurut salah seorang Petroleum Engineer kontraktor salah satu Perusahaan migas Indonesia yang melakukan eksplorasi migas di sumur tua selat Malaka, menyatakan bahwa untuk mengurus sumur migas tua diperlukan usaha yang lebih keras daripada mengurus sumur migas baru. Ladang migas baru merupakan ladang migas yang masih mampu menghasilkan migas dengan kuota besar, dan dapat dengan mudah didapatkan hasil minyak ketika drilling. Karena ladang baru ini sebelumnya memang belum pernah dilakukan drilling[5]. Ironisnya ladang baru ini sebagian besar, bahkan seluruhnya dimiliki oleh asing. Sedangkan sumur migas tua, merupakan sumur bekas eksplorasi sebelumnya yang kemudian dieksplorasi lagi untuk mendapatkan sisa-sisa minyak yang mungkin ada. Tentunya, usaha yang dilakukan pada sumur tua ini akan membutuhkan kemampuan dan ketrampilan lebih tinggi dibandingkan eksplorasi pada sumur baru. Namun demikian, perusahaan dalam negeri yang melakukan drilling di sumur tua ini tetap mampu produksi mendapatkan minyak. Dengan demikian, argumentasi BP Migas untuk tidak menerima kontrak dari kontraktor Indonesia tidaklah rasional, karena di lapangan telah membuktikan bahwa kontraktor Indonesia mampu tetap berproduksi meskipun tantangan eksplorasi pada sumur tua yang dijalani, memiliki tingkat kesulitan yang tinggi.

Jalur aktivitas migas Indonesia yang membutuhkan pihak ketiga sebagai makelar antar negara untuk proses pengolahan migas akan merugikan Indonesia sendiri. Analoginya adalah, seperti buah rambutan tadi yang telah terpetik kemudian kita serahkan kepada pihak ketiga untuk mengupaskan rambutan,. Setelah selesai, kita harus membayar lagi kepada pihak ketiga sebagai balas jasa. Kondisinya pada migas Indonesia, minyak mentah hasil eksplorasi dijual ke Singapura untuk proses destilasi bertingkat sehingga diperoleh produk yang siap pakai untuk konsumsi dalam negeri. Dalam hal ini, dahulu BP Migas lah yang harus mengeluarkan ongkos untuk proses refinery dan destilasi ini. Dan lagi-lagi yang digunakan untuk membeli ini adalah uang negara.

Seharusnya, Indonesia memiliki infrastruktur yang menunjang untuk proses refinery dan destilasi ini, di dalam negeri. Dengan adanya infrastruktur ini, maka akan memotong biaya yang dikeluarkan negara untuk membiayai proses ekspor minyak mentah dan impor kembali minyak hasil pengolahan untuk konsumsi dalam negeri. Tentunya, harga ekspor minyak mentah ke luar negeri untuk diolah, melalui makelar dan dengan mekanisme pasar bebas internasional, akan lebih rendah dibandingkan harga impor untuk konsumsi dalam negeri karena sudah ditambah dengan biaya pajak barang impor ke dalam negeri. Sehingga dalam hitungan matematis, akan merugikan negara karena nilai konsumsi lebih tinggi daripada produksi sendiri.

Keberadaan BP Migas sendiri saat ini rentan pada penyelewengan dan kecerobohan. Posisi BP Migas yang demikian strategis rawan terjadi kasus penyuapan dan tindak korupsi oknum tertentu untuk bisa mendapatkan keuntungan atau untuk menguasai pasar migas Indonesia. Beberapa indikasi kasus kecerobohan dan penyelewengan sudah sering terjadi di BP Migas seperti yang terbaru adalah dengan Chevron tentang persetujuan BP Migas atas laporan aktivitas pertambangan yang ternyata dilaporkan BPK bahwa laporan penggunaan dana tersebut telah di mark-up. Namun, kesalahan yang terjadi pada penanganan kasus ini adalah pengadilan menjatuhkan sanksi bersalah pada pihak Chevron, bukan pada BP Migas[6]. Padahal, ketika suatu laporan sudah disetujui BP Migas, maka BP Migas lah yang bertanggungjawab atas laporan tersebut. Sehingga dalam kasus ini, yang layak diberikan sanksi adalah pihak BP Migas, atas kelalaian dan kecerobohan dalam menyetujui laporan yang masuk.

Pembubaran BP Migas ini diharapkan akan adanya re-negosiasi kembali kontrak migas di Indonesia. Tata kelola migas nasional yang dikelola BP Migas sebelumnya masih berantakan. Re-negosiasi kontrak ini ke depan menjadi sebuah harga mati untuk bisa menempatkan kontraktor migas Indonesia di posisi teratas untuk bisa menguasai ladang migas nasional. Seperti Blok Mahakam yang dikuasai Total, yang akan habis pada akhir 2013, maka Pertamina sebagai perusahaan BUMN lah yang seharusnya diberikan prioritas untuk bisa menduduki wilayah tersebut. Saat ini, track record kerja Pertamina sudah bagus, seperti yang telah dilakukan Pertamina Hulu Energi (PHE) di beberapa . Sudah saatnya keberpihakan pemerintah dalam hal pengaturan kebijakan kontrak migas ini berpihak kepada perusahaan kontrator dalam negeri.

Fungsi dan tugas yang dilakukan BP Migas sebelum dibubarkan sebaiknya dikembalikan lagi kepada Pertamina seperti pada masa sebelum UU Migas disahkan. Masa transisi atas kebijakan pembubaran BP Migas saat ini masih ditangani Kementerian ESDM. Harapan ke depan, dengan dikembalikannya fungsi Pertamina sebagai badan pengawas migas nasional dan sekaligus kontraktor, akan mengangkat bargaining position Pertamina sendiri di mata industri pertambangan migas. Sehingga, pasar migas nasional akan sebagian besar mampu dikuasai oleh Pertamina dan kontraktor dalam negeri lainnya. PT Pertamina Hulu Energi merupakan satu opsi bagus sebagai calon pengganti fungsi dan peran yang dijalankan BP Migas melihat saat ini track record PHE sendiri sudah bagus di dunia migas nasional.

Sudah saatnya Indonesia kembali berdaulat atas sumber daya alam yang dimilikinya. Minyak bumi dan gas alam adalah sumber daya alam yang seharusnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Sudah saatnya bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan untuk kedua kalinya sehingga bisa menikmati kekayaan negeri ini seutuhnya, dan bisa hidup makmur dan sejahtera.

Hiduplah Indonesia Raya…

 

Yogyakarta, 17 November 2012

Didik Hari Purwanto

Menko Kebijakan Eksternal BEM KMFT UGM 2012


[1] Kontraktor migas adalah perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi sumber daya migas, seperti Pertamina, Chevron, CNOOC, Total, Exxon Mobil, dan lainnya.

[2] Analogi seperti yang diberikan oleh Dr. Ir. Andang Widi Harto, M.T. Dosen Jurusan Teknik Fisika UGM

[3] Menurut pendapat yang disampaikan salah satu Petroleum Engineer yang bekerja di salah perusahaan migas dalam negeri yang ladang minyaknya di Selat Malaka

[4] Disampaikan Wakil Menteri ESDM, mengutip dari Kompas edisi 16 November 2012

[5] Drilling adalah proses pengeboran pada ladang / sumur untuk mendapatkan minyak

[6] Disampaikan seorang Petroleum Engineer kontraktor migas asing dan aktivis serikat pekerja perusahaan migas tersebut

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s