Energi

Pengembangan Infrastruktur Sebagai Solusi Mengatasi Krisis Energi dan Perekonomian Negara

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan energi dalam jumlah yang besar dan memadai. Potensi sumber daya energi Indonesia yang sangat besar ini meliputi potensi minyak mentah di atas 8.000 Million Stock Tank Barrels (MSTB), pasokan gas di atas 160 Tank Standard Cubic Feet (TSCF), batubara 18.779,2 Milliar Ton, panas bumi 27.670 Mwe[1]. Ironisnya, saat ini permasalahan yang muncul di tengah kehidupan rakyat Indonesia justru adalah kelangkaan dan krisis pasokan energi di daerah-daerah. Padahal, permintaan konsumsi energi saat ini terus menerus tumbuh pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan hidup yang juga semakin meningkat. Hal ini menyebabkan efek domino pada terhambatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat terutama bagi mereka yang tinggal di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan atau perekonomian.

Realita dalam masyarakat Indonesia saat ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi masih sangat jauh dari kata cukup. Tidak semua masyarakat Indonesia mampu untuk menikmati kemudahan mendapatkan energi untuk keperluan apapun. Terjadinya beberapa kasus seperti kelangkaan bahan bakar minyak, ketiadaan listrik untuk penerangan yang layak, masih sering terjadi khususnya di wilayah-wilayah luar Jawa. Bahkan subsidi yang diberikan Pemerintah sejak tahun 1970-an pun tidak membantu mencukupi kebutuhan energi yang bersih dan terjangkau untuk masyarakat terutama yang tinggal jauh dari pusat perekonomian[2].

Program pemerintah dalam rangka menaikkan rasio elektrifikasi untuk supply energi saat ini diklaim telah berhasil dalam pemenuhan pasokan listrik nasional. Namun sayangnya, ternyata hal ini masih tersentralisasi di wilayah Jawa, dan Bali. Permintaan kebutuhan listrik di wilayah Jawa dan Bali memang sangat besar yaitu menyerap sekitar 77% kebutuhan listrik nasional. Beban konsumsi energi di Pulau Jawa lebih besar daripada pulau lainnya di Indonesia disebabkan densitas penduduk yang sangat tinggi mencapai 136 juta jiwa atau 60% penduduk Indonesia. Selain itu juga disebabkan karena banyaknya sektor perindustrian yang berdiri dan beroperasi di Jawa.

Sistem pemenuhan kebutuhan listrik untuk elektrifikasi di Jawa dan Bali adalah dengan mendatangkan pasokan energi dari luar Pulau, seperti Kalimantan, Sumatra dan lain-lain. Hal ini disebabkan pasokan energi di Jawa sendiri masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penghuninya. Dengan pasokan energi yang terus menerus didistribusikan ke wilayah di Jawa ini, berimplikasi pada sentralisasi pertumbuhan ekonomi. Sentralisasi pertumbuhan wilayah ini sebenarnya bukan disebabkan pada banyaknya sumber daya energi yang tersedia, namun lebih pada persediaan infrastruktur yang memadai untuk melakukan pengolahan dan pemanfaatan energi yang lebih optimal. Saat ini, Jawa masih menjadi satu-satunya pulau dengan infrastruktur dan teknologi terlengkap untuk melakukan pengembangan wilayah dan pemanfaatan sumber daya energi secara maksimal. Kesenjangan yang timbul pada wilayah-wilayah lain di luar Jawa terutama yang masih terisolasi dan minim pengembangan teknologi dan infrastruktur, pertumbuhan dan pembangunan wilayah terhambat. Dengan adanya infrastruktur yang memadai pada setiap daerah, tentunya proses pemanfaatan dan distribusi energi tidak akan mengalami gangguan, dan terus terjaga stabilitasnya.

 

Kondisi Infrastruktur Indonesia Bidang Energi

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk  mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi makro nasional. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti sarana  transportasi, telekomunikasi, drainase, dan energi. Infrastruktur transportasi berperan sebagai tulang punggung dalam proses produksi maupun dalam menunjang mobilisasi manusia dan distribusi komoditi ekonomi dan ekspor. Infrastruktur bidang lainnya seperti telekomunikasi, listrik, dan air juga merupakan elemen sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, dan pertanian.

Alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang masih terbatas menyebabkan kondisi infrastruktur Indonesia saat ini masih  tertinggal dengan negara-negara lain.  Menurut Global Competitiveness Report 2009-2010, peringkat daya saing infrastrukur Indonesia berada di peringkat 96 dari 133 negara. Sedangkan Thailand berada di peringkat 41 dan Malaysia peringkat 27. Menurut data Bappenas, alokasi anggaran infrastruktur yang ideal adalah sebesar 5-6% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dan saat ini Indonesia memiliki anggaran infrastruktur sebesar sekitar 3.25% dari PDB. Alokasi anggaran ini diharapkan akan meningkat secara gradual hingga mencapai 5% dari PDB pada tahun 2014.

Membahas tentang kondisi infrastruktur negara saat ini tidak hanya terbatas pada wilayah pembangunan gedung dan jalan perhubungan secara makro. Ada satu hal yang mungkin sering terlupakan adalah tentang pembangunan infrastruktur energi. Kebutuhan energi masyarakat tidak hanya cukup diindikasikan pada ada tidaknya, cukup atau kurangnya pasokan energi yang ada di wilayah. Akan tetapi dalam hal pemenuhan ini juga dibutuhkan infrastruktur energi yang handal. Seperti telah disinggung di atas, infrastruktur energi ini juga bermacam-macam mulai dari wilayah hulu yaitu pengolahan sumber daya energi menjadi energi yang siap pakai dan kemuadian sampai pada transmisi atau distribusi energi sehingga energi bisa dinikmati masyarakat.

Khusus untuk sektor energi, permasalahan utama saat ini yang dihadapi adalah rendahnya kapasitas fasilitas pengolahan (refinery), jaringan transmisi dan distribusi yang meiliputi pipa minyak dan gas bumi, rendahnya pemanfaatan energi primer non-BBM untuk kepentingan domestik seperti gas bumi, panas bumi dan batubara serta energi baru terbarukan seperti surya, mikrohidro, angin, dan biomassa. Sementara itu harga energi BBM yang belum mencerminkan suatu hal yang ekonomis menyebabkan pengembangan energi alternatif seperti gas bumi, panas bumi, batubara dan terbarukan menjadi terhambat, karena masih besarnya beban subsidi yang diberikan kepada  BBM dan tidak kepada pengembangan energi alternatif seperti yang diharapkan pada Perpres nomor 5 tahun 2006.

Masih lemahnya kondisi infrastruktur Indonesia, dirasakan baik oleh sektor dunia usaha, maupun masyarakat umum. Dalam bidang kelistrikan, salah satu kelemahan yang menonjol adalah pasokan daya listrik yang belum dapat memenuhi kebutuhan dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Rasio elektrifikasi di Indonesia dari tahun ke tahun terjadi kenaikan yaitu dari 56,4% tahun 2003 menjadi 61,6% tahun 2007 dan pada tahun 2009 mencapai rata-rata 66%, namun di kawasan Indonesia Bagian Timur belum mencapai 45%[3]. Tingkat penggunaan listrik bagi masyarakat yang lazim dinyatakan dalam konsumsi listrik per kapita, juga tercatat masih jauh dari memadai. Kelemahan ini tergambar dari masih rendahnya jangkauan dan kapasitas sarana dan prasarana ketenagalistrikan dimana reserved margin (cadangan) masih di bawah kewajaran, bahkan beberapa daerah sudah mengalami defisit[4].

Dalam sektor pembangkitan energi listrik, masalah yang saat ini muncul pada bidang pembangkitan adalah umur pembangkit yang sudah tua sehingga tidak efisien, serta pasokan bahan bakar yang sering tersendat. Kondisi ini diperparah dengan adanya gangguan dari beberapa pembangkit listrik yang besar. Sepanjang 2007 terjadi penurunan produksi listrik dari beberapa pembangkit yaitu PLTU Tanjung Jati B akibat terganggunya suplai batubara karena cuaca.

Beberapa gangguan dan masalah juga kerap terjadi pada pembangkit-pembangkit di Indonesia seperti yang terjadi pada PLTU Suralaya  karena gangguan Trafo Unit 5, PLTGU Cilegon mengalami gangguan akibat pasokan gas yang berkurang, PLTU Gresik akibat adanya pengalihan suplai gas ke PLN dialihkan ke industri. Selain itu juga terjadi penurunan pasokan dari listrik swasta (Independent Power Producer) akibat gangguan teknis yaitu dari PLTU Cilacap, PLTGU Cikarang, PLTP Drajat III, PLTP Dieng dan PLTA Jatiluhur.[5]

Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak kendala yang menyebabkan proyek-proyek pembangkit terutama pembangkit berbahan bakar gas juga tertunda, karena ketidak pastian pasokan gas. Akibatnya pembangkit-pembangkit BBM yang sudah dikonversi ke gas, terpaksa terus beroperasi menggunakan BBM yang harganya semakin mahal. Untuk menekan biaya produksi PLN akibat tingginya harga minyak dunia, maka pemerintah seharusnya segera melakukan program diversifikasi pembangkit-pembangkit BBM ke non BBM.

Sistem kelistrikan yang ada di kepulauan Indonesia juga belum sepenuhnya terintegrasi pada jaringan transmisi tenaga listrik. Saat ini sistem kelistrikan yang telah terintegrasi dengan baik hanya di pulau Jawa-Madura-Bali, dimana sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali memiliki 2 sistem interkoneksi, yaitu Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV sebagai tulang punggung utama (Back Bone) jaringan dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV sebagai jaringan pendukung.

Sampai dengan akhir tahun 2008, total panjang jaringan transmisi tenaga listrik yang telah dibangun oleh PT PLN (Persero) adalah sepanjang 34.1184 kms yang terdiri atas SUTET 500 kV sepanjang 5.092 kms, SUTET 275 kV sepanjang 782 kms, SUTT 150 kV sepanjang 23.679 kms, SUTT 70 kV sepanjang 4.619 kms, dan SUTT 25-30 kV sepanjang 12 kms. Total panjang jaringan transmisi tenaga listrik tersebut mengalami penambahan sebesar 3.390 kms sejak tahun 2004 atau mengalami peningkatan sebesar 11% selama periode 5 tahun.[6]

 

Solusi yang ditawarkan

Pembangunan infrastruktur energi seharusnya diarahkan untuk mencapai visi sesuai Perpres 5 tahun 2006 yaitu diversifikasi energi, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Sehingga dicapai optimasi penyediaan energi regional dan nasional untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Berikut merupakan alternatif solusi yang bisa dilakukan pemerintah secara garis besar dalam rangka mencapai visi tersebut,

  1. Memfasilitasi pengembangan pembangunan infrastruktur energi yang mencakup fasilitas prosesing seperti kilang minyak, pembangkit tenaga listrik, berikutnya fasilitas transmisi dan distribusi pipa gas dan BBM dan fasilitas depot untuk penyimpanan.
  2. Memfasilitasi peningkatan investasi bidang infrastruktur energi.
  3. Memfasilitasi peningkatan pemanfaatan energi alternatif non-BBM termasuk energi baru terbarukan seperti panas bumi, surya, mikrohidro, angin, dan biomassa sebagai bagian dari kebijakan bauran energi, efisiensi dan diversifikasi serta mengurangi beban subsidi pemerintah.

Kebutuhan pertumbuhan infrastruktur ini diindikasikan oleh selisih permintaan energi dengan kapasitas infrastruktur yang tersedia saat ini. Dalam pemenuhan kebutuhan minyak bumi saat ini, sementara yang masih dapat diperhitungkan kebutuhannya secara pasti adalah kilang dan pembangkit listrik. Dalam hal distribusi hasil prosesnya, masih merupakan sesuatu yang abstrak dan sangat tergantung pada situasi dan kondisi. Dalam hal ini perlu dilakukan skenario untuk mempertimbangkan lokasi dan sumber energi, lokasi konsumen. Untuk transportasi energi, skenario yang harus dilakukan adalah pembangunan pada akses jalur-jalur transmisi dan distribusi sehingga dapat dicapai dengan lebih mudah. Dengan demikian pembangunan jalan sebagai infrastruktur transportasi juga harus diperhitungkan secara baik, sehingga biaya transportasi yang meliputi biaya bahan bakar kendaraan pengangkut yang digunakan juga semakin bisa dihemat secara efisien.

Sumber daya energi baru berupa gas menjadi satu solusi yang baik untuk pemenuhan kebutuhan energi. Dalam pembangkitan listrik, dengan menggunakan gas maka biaya pembangkitan dapat dihemat dari sekitar Rp 33 trilliun per tahun menjadi sekitar hanya Rp 7 trilliun per tahun. Namun, permasalahan lain tentang pemenuhan kebutuhan energi adalah pada kebutuhan gas dimana permintaan LPG (Liqiud Petroleum Gas) di dalam negeri cenderung meningkat,  dan ini perlu dipenuhi oleh pabrik LPG yang  berasal dari kilang minyak. LPG dari kilang LNG[7] akan menurun akibat turunnya produksi LNG. Sebagai contoh produksi LNG Arun menurun karena penurunan cadangan gas, walaupun demikian pasokan gas untuk LNG Arun diprediksi masih akan cukup untuk memenuhi kontrak penjualan sampai tahun 2006.

Sebagai langkah untuk penambahan produktivitas LNG perlu dibangun Kilang LNG Tangguh (2007) dan Kilang LNG Matindok (2010). Sampai saat ini produk LNG semuanya diekspor, belum ada yang dimanfaatkan di dalam negeri. Namun di masa mendatang karena menurunnya pasokan dan meningkatnya permintaan gas di dalam negeri terutama di Jawa untuk kebutuhan industri dan pembangkitan, maka seharusnya perlu dibangun LNG Receiving Terminal yang dapat dipasok, misalnya dari LNG Tangguh (Papua).[8] Hingga tahun 2020, diperkirakan terdapat kebutuhan investasi sebesar  6,2 milyar US$ untuk pembangunan kilang LNG dengan kapasitas 17,74 juta ton/tahun, berlokasi di Tangguh (Papua) dan Matindok (Sulawesi).

Untuk keperluan distribusi gas bumi (LNG) saat ini juga diperlukan  tambahan jaringan pipa. Saat ini di Jawa hanya terdapat dua jaringan pipa gas yaitu di Cirebon – Merak dan Pagerungan – Gresik. Sedangkan di Sumatra terdapat jaringan pipa gas Grissik – Duri dan Grissik – Singapura. Dan saat ini yang masih dalam masa pembangunan adalah jalur pipa transmisi Sumatera Selatan – Jawa Barat. Perlunya penambahan pipa distribusi baik dalam wilayah regional dan nasional ini terkait dengan pengembangan industri yang membutuhkan gas bumi sebagai bahan bakar (fuel) maupun bahan baku (feedstock). Selain itu juga permintaan gas yang meningkat untuk pembangkit tenaga listrik, dan seterusnya.

Dalam hal distribusi sumber daya energi batubara, pengembangannya dapat dilakukan dengan sedikit memodifikasi sistem pada gas bumi di atas. Infrastruktur batubara meliputi beberapa komponen utama yaitu pelabuhan, jalan darat, angkutan sungai dan angkutan kereta api. Dalam pemilihan pengembangan infrastruktur distiribusi batubara ini sebaiknya pemerintah lebih memberikan perhatian serius pada pola distribusi menggunakan kereta api. Pola ditribusi ini dirasakan lebih efektif dan memakan biaya yang lebih murah. Beberapa keunggulan dari sistem kereta api ini adalah pada penghematan bahan bakar yang digunakan untuk distribusi, waktu distribusi yang lebih cepat karena tidak terkena kemacetan dan yang lebih penting adalah menyelamatkan infrastruktur lainnya. Pengangkutan batubara sebagai material berat akan memberikan beban jalan yang besar sehingga akan mengurangi umur jalan dan menyebabkan jalan menjadi rusak seperti berlubang, retak dan lainnya.

Pemerataan pemenuhan kebutuhan energi dapat dilakukan dengan penyediaan akses energi yang berkelanjutan. Sistem ini dapat dilakukan dengan pemanfaatan potensi energi daerah. Pemerintah di sini perlu melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang mengalami masalah mengenai kemiskinan dan kekurangan energi, dan wilayah yang memiliki potensi menghasilkan energi. Dengan adanya sistem pemetaan ini, harapannnya pembangunan dan pengembangan daerah tidak terus menerus terpusat pada satu daerah saja, namun bisa dilakukan pemerataan pembangunan secara menyeluruh dan terkoordinasi dengan baik[9].

Dalam sistem pemenuhan kebutuhan listrik, acuan yang seharusnya digunakan pemerintah secara konsisten adalah Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 tahun 2009. Undang-undang ini menyatakan bahwa pembangunan ketenagalistrikan ditujukan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup (availability), kualitas yang baik (acceptability) dan harga yang wajar (affordability). Dalam pengadaannya, Undang-Undang mengenai Energi nomor 30 tahun 2007 menyatakan bahwa penyediaan energi oleh Pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan.

Dengan adanya landasan gerak yang kuat, kemudian dioperasionalkan secara konsisten serta ditunjang dengan adanya sistem kontrolling yang baik, maka pemenuhan kebutuhan energi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia akan terwujud.

 

Oleh :

Didik Hari Purwanto – Kepala Departemen Kajian Strategis BEM KMFT UGM 2011

*Tulisan ini dibuat sebagai masterpiece Kepala Departemen Kajian Strategis BEM KMFT UGM 2011 dan juga menjadi bagian di Buku Kebangsaan UGM pada akhir kepengurusan BEM/LEM/LM/DEMA se-UGM bersama BEM KM UGM tahun 2011.


[1] Indonesia Energy Statistic 2009 Edisi II Ministry of Energy and Mineral Resources Indonesia

[2] Dikutip dari publikasi Institute for Essential Services Resform (IESR) 2011 “Kemiskinan Energi”

[3] Oleh Subaktian Lubis, Kementerian ESDM RI

[4] di tahun 2008 terdapat 7 sistem yang mengalami defisit dengan total defisit sebesar 243 MW

[5] Dikutip dari artikel Energi Terbarukan

[6] Dikutip dari Masterplan Pembangunan Ketenagalistrikan 2010 s.d 2014 Oleh Kementerian ESDM RI

[7] Liquid Natural Gas (LNG) yaitu gas alam yang ikut serta bersama keluarnya minyak bumi hasil eksplorasi

[8] Alternatif lain adalah membangun jalur transmisi pipa gas bumi dari Kalimantan Timur ke Jawa (Hari Kristijo dan Hanan Nugroho : Menuju Pemanfaatan energi yang Optimum di Indonesia : Pengembangan Model Ekonomi-Energi dan Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Energi.

[9] Rekomendasi dari Institute for essential Services Reform

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s