Energi

Menilik implementasi Inpres no. 2 tahun 2008

Pendahuluan

Instruksi Presiden (Inpres) no. 2 tahun 2008 ini merupakan intstruksi pengganti instruksi Presiden no. 10 tahun 2005 tentang penghematan energi. Inpres yang mulai diberlakukan tanggal 5 mei 2008 ini secara garis besar berisi tentang penghematan energi dan air. Penghematan energi dan air yang dimaksudkan disini adalah penghematan yang tetap memperhatikan kebutuhan pokok energi dan air bagi masyarakat serta prinsip keadilan dalam pemanfaatannya.

Sasaran yang akan dijadikan target pertama adalah inovasi penghematan energi dan air di lingkungan instansi masing-masing dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penghematan ini terutama ditujukan pada penghematan penggunaan penerangan dan alat pendingin ruangan (Air Conditioner) gedung kantor. Selain itu penghematan juga ditujukan kepada penggunaan peralatan, perlengkapan yang menggunakan energi listrik, bahan bakar minyak atau gas untuk kantor atau bangunan termasuk kendaraan dinas yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN dan BUMD.

Substansi lain yang diangkat dalam inpres ini adalah peran serta para Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melaksanakan program ini dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melakukan penghematan serupa. Selain itu, untuk mensukseskan kebijakan ini, Presiden melalui inpres ini juga membentuk Tim Nasional dengan Ketua adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dengan Ketua Harian adalah Menteri energi dan Sumber Daya Mineral. Tim Nasional ini secara umum bertugas untuk merumuskan dan menyiapkan langkah-langkah strategis kebijakan dan program penghematan energi dan air termasuk konservasi energi. Tim Nasional untuk melaksanakan tugasnya akan didukung oleh dana APBN dan bertanggungjawab kepada Presiden.

 

Korelasi kebijakan

Kebijakan inpres ini tentunya merupakan sebuah kebijakan yang sangat tepat dikeluarkan oleh Presiden saat ini. Konsumsi energi masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan pertambahan penduduk membuat pasokan energi kian menjadi langka. Penggunaan konsumsi energi yang tinggi ini terutama pada penggunaan energi fosil yang semakin membuat masyarakat ketergantungan. Menurut data dari Departemen ESDM tahun 2008, konsumsi pada minyak bumi mecapai 51,70%, gas 28,60%, batubara 15,30% dan energi terbarukan masih 4,40%. Konsumsi energi terbesar adalah pada sektor transportasi kemudian disusul sektor rumah tangga dan komersial, pembangkitan listrik dan sektor industri.

Menurut relitas yang tertera di atas, ini masih jauh dari visi energi yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui Perpres no. 5 tahun 2006. Dalam Perpres no. 5 tahun 2006 bab II pasal 2, visi energi yang ditetapkan Indonesia pada tahun 2025 adalah tercapainya elastisitas energi nasional menjadi lebih kecil dari satu. Elastisitas energi adalah rasio perbandingan antara tingkat pertumbuhan konsumsi energi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, visi yang ditetapkan adalah terwujudnya energi (primer) mix yang optimal terhadap konsumsi energi nasional. Mix energi ini rinciannya adalah konsumsi minyak bumi menjadi kurang dari 20%, gas bumi menjadi lebih dari 30%, batubara menjadi lebih dari 33%, biofuel menjadi lebih dari 5%, pans bumi menjadi lebih dari 5%, energi baru dan terbarukan lain (biomassa, nuklir, tenaga air, tenaga surya dan tenaga angin) menjadi lebih dari 5% dan terakhir yaitu bahan bakar lain yang berasal dari pencairan batubara menjadi lebih dari 2%.

Langkah yang ditempuh untuk mencapai visi energi nasional pada 2025 ini adalah dengan menetapkan kebijakan utama meliputi penyediaan energi, pemanfaatan energi, harga energi dan pelestarian lingkungan. Penyediaan energi ini dapat diwujudkan melalui penjaminan ketersediaan pasokan energi dalam negeri, optimalisasi produksi energi dan pelaksanaan konservasi energi. Sedangkan untuk pemanfaatan energi adalah dengan melalui efisiensi pemanfaatan energi dan diversifikasi energi. Dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan ini, maka Inpres no. 2 tahun 2008 merupakan salah satu langkah tepat dan konkret pemerintah untuk mewujudkan visi energi nasional di atas.

 

Manajemen energi BBM dan subsidi

Konsumsi energi nasional tertinggi menurut data ESDM adalah pada penggunaan BBM sektor transportasi. Konsumsi minyak bumi di sini terutama saat ini mencapai angka 51,70% dari konsumsi energi nasional masih sangat jauh visi energi nasional 2025 yang akan ditekan menjadi angka kurang dari 20%. Penggunaan BBM yang semakin tinggi membuat BBM langka dan mahal. Semakin banyaknya kendaraan yang beredar di masyarakat dan ditambah mudahnya akses untuk memperolehnya membuat konsumsi BBM negara semakin meningkat. Peningkatan permintaan konsumsi ini membuat pasokan BBM negara semakin berkurang secara signifikan dan membuatnya semakin langka. Dengan ini, seharusnya pemerintah melalui Kementrian ESDM harus segara membuat langkah-langkah strategis ke depan dalam hal manajemen pasokan energi BBM ini.

Dengan kondisi pasokan energi BBM yang semakin menipis, maka pemerintah mengeluarkan subsidi dari APBN untuk menekan gejolak masyarakat dengan adanya kenaikan harga BBM. Saat ini, total subsidi BBM dari APBN adalah sebesar Rp 129,723 triliun. Dalam hal pengeluaran anggaran untuk subsidi sebenarnya ini tidaklah menjadi sebuah permasalahan bagi APBN Indonesia. Saat ini, APBN Indonesia mengalami defisit pada angka 2,1% dan ini masih dalam rentang batas normal selama masih di bawah angka 5%. Bahkan kondisi pertumbuhan perekonomian Indonesia masih menduduki rating A- (A minus), lebih tinggi dari kondisi di Jepang dan Yunani.

 

Penawaran solusi

Dalam hal penghematan sumber daya energi dan air, pemerintah seharusnya pertama memberikan contoh penghematan yang baik kepada masyarakat luas. Penggunaan AC ruangan misal, kebijakan untuk penghematan dapat dilakukan dengan membatasi jam pemakaian. AC hanya dinyalakan ketika kondisi ruangan benar-benar panas, sehingga lebih efisien energi listrik. Dalam hal sumber daya air, untuk menciptakan efisiensi penggunaannya, dapat diterapkan kebijakan bahwa air PDAM (untuk kantor pemerintahan yang memakai) hanya akan menyala pada jam-jam kantor efektif. Di luar jam kantor, maka air PDAM dimatikan. Dalam hal penghematan BBM, penerapannya dapat diaplikasikan dalam penggunaan mobil dinas. Penggunaan mobil dinas sebaiknya digunakan ketika benar-benar diperlukan, misal untuk keperluan sidak cepat, sidak jarak jauh. Dan untuk jarak dekat dan tidak terlalu memerlukan waktu mendesak, alangkah baiknya pemerintah menggunakan fasilitas sepeda atau dengan berjalan kaki. Dengan penanaman melalui keteladanan, tentunya pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat akan lebih mengena.

Untuk membuat suatu solusi untuk mengatasi permasalahan konsumsi BBM dan energi nasional, peran pemerintah saja belum cukup. Masyarakat pun dituntut aktif untuk ikut serta sebagai subjek yang terlibat dalam mewujudkan penghematan energi untuk mewujudkan visi energi Indonesia 2025. Dalam hal problematika manajemen BBM, pemerintah harus memiliki pandangan dan kebijakan yang tepat dan tegas. Pengurangan subsidi untuk BBM perlahan harus segera dilakukan dan dilakukan pengalihan subsidi ke sektor lain yang lebih riil, sebagai contoh adalah pada sektor transportasi publik dan infrastruktur. Untuk peran serta masyarakat di sini, kedewasaan perilaku menjadi kunci penting. Penggunaan kendaraan bermotor yang menggunakan BBM harus perlahan mulai dikurangi dan digunakan seefisien mungkin. Kesadaran masyarakat akan keterbatasan pasokan energi BBM ini harus ditumbuhkan untuk menekan pemborosan penggunaannya.

Berikutnya, konsistensi dan ketegasan pemerintah untuk memilih dan menetapkan opsi terbaik harus segera dilaksanakan. Opsi untuk menaikkan harga BBM merupakan opsi terbaik sementara ini untuk mengatasi problematika yang ada. Penghematan energi (terutama BBM) akan menjadi sebuah keniscayaan ketika kenaikan harga ini diterapkan dengan baik. Efek yang mungkin akan ditimbulkan dengan kenaikan harga ini adalah inflasi keuangan negara. Namun, dengan melakukan manajemen yang tepat dan baik, inflasi akan bisa ditekan. Kenaikan harga BBM Rp 500 saja sudah bisa untuk memperbaiki anggaran negara. Dengan kenaikan harga BBM sebesar Rp 500 ini akan mengakibatkan efek inflasi yang rendah, hanya berkisar pada angka 1%. Selain itu, untuk menetapkan kenaikan harga ini, waktu penetapannya pun harus tepat, yaitu sekitar bulan maret sampai april, dimana pada waktu-waktu ini, inflasi negara pada level rendah.

Ketika pengurangan subsidi BBM secara perlahan mulai diberlakukan, maka pengalihan subsidi tersebut juga mulai diterapkan. Pengalihan subsidi ini sebaiknya dialokasikan ke sektor-sektor riil yang lebih prospektif untuk membangun Indonesia lebih baik. Penggunaan energi minyak bumi terbesar terletak pada sektor transportasi, maka sektor inilah yang seharusnya dijadikan sebagai pokok perbaikan. Penggunaan sarana transportasi massal menjadi salah satu solusi efektif untuk mewujudkan penghematan penggunaan BBM. Sehingga, opsi terbaik yang ditawarkan untuk pengalokasian dana subsidi ini adalah untuk pembangunan infrastruktur bagi transportasi massal ataupun aplikasi energi alternatif di Indonesia. Penggunaan transportasi massal Indonesia yang masih belum maksimal, dan masih terdapat indikasi kejahatan keamanan yang kurang saat ini menjadi problematika masyarakat enggan untuk menggunakan transportasi massal. Inilah pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan transportasi massal tersebut untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.

 

Oleh :

Didik Hari Purwanto

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM KMFT UGM 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s